LEBIH TAHU TENTANG PAJAK XVI

ANTARA

PEMERIKSAAN PAJAK, KEBERATAN, DAN BANDING (BAGIAN XvI)

oleh Prianto Budi S. (Direktur di PT Partner Utama Konsultan)

disajikan dalam Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) IAI

pada tanggal 23 April 2007 di Graha Akuntan Jakarta

yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)



PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN SPM PPN LEBIH BAYARTujuan Analisis Risiko
Analisis Risiko adalah proses penilaian risiko ketidakbenaran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk menentukan Pengusaha Kena Pajak dalam kategori risiko rendah, menengah atau tinggi. Analisis dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-124 /PJ/2006 yang bertujuan untuk

melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17B Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak; dan
memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pemeriksaan sehubungan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pembagian Tingkat Risiko Pengusaha Kena Pajak

Jenis Pengusaha Kena Pajak

Tingkat Risiko

Uraian

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu (ekspor & penyerahan ke Wapu)

a. Rendah

§ Produsen

§ Perusahaan Terbuka

§ Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah

b. menengah

§ Pengusaha Kena Pajak selain yang memiliki risiko rendah di atas

c. tinggi

§ Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b yang memenuhi minimal 5 (lima) kriteria risiko kualitatif

§ Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b yang memenuhi skor risiko tinggi berdasarkan analisis risiko kuantitatif

Pengusaha Kena Pajak selain yang melakukan kegiatan tertentu

a. rendah

§ Perusahaan Terbuka

§ Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah

§ Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

b. menengah

§ Pengusaha Kena Pajak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a

§ Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi skor risiko menengah berdasarkan analisis risiko kuantitatif.

c. tinggi

§ Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b yang memenuhi minimal 5 (lima) kriteria yang tercantum pada analisis risiko kualitatif

§ Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b yang memenuhi skor risiko tinggi berdasarkan analisis risiko kuantitatif

Analisis Risiko kualitatif

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sering pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat atau tempat kedudukan atau permohonan pindah lokasi tempat terdaftar (Kantor Pelayanan Pajak).

Alamat PKP tidak jelas atau tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering pindah.

PKP yang alamatnya tidak ditemukan, begitu pula alamat pengurusnya.

Satu alamat PKP digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu PKP.

Kegiatan PKP tidak ada atau tidak sesuai dengan pengukuhan.

PKP yang non efektif (NE) atau PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, kemudian melaporkan atau melakukan pembetulan SPT Masa yang jumlah penyerahannya meningkat cepat dan signifikan.

PKP – PKP yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama.

PKP – PKP yang Akta Pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama dan pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan, demikian juga dengan Nomor Akta

PKP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti core business Wajib Pajak tersebut.

PKP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dan atau PPh Pasal 21

Elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada Master File Lokal.

Hasil konfirmasi PEB dan atau PIB di intranet DJP menunjukkan tidak sesuai dengan nilai ekspor dan/atau impor yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Lebih Bayar yang dimintakan restitusi.

Hasil konfirmasi Faktur Pajak di program PK-PM pada intranet DJP menunjukkan data bahwa PM tidak sama dengan PK lawan transaksi.

PKP melaporkan adanya pajak masukan dari PKP yang menerbitkan Faktur Pajak bermasalah sebagaimana tercantum pada SE-27/PJ.52/2002 dan perubahannya.

PKP yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan.

PKP yang melakukan rekayasa pembukuan.

PKP yang jumlah penyerahannya besar, namun PPh Pasal 21 nya kecil.

PKP yang SPT Masa PPN-nya Lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus, dan begitu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya persediaan.

PKP tidak menyerahkan sebagian atau seluruhnya bukti-bukti atau dokumen yang diminta oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan, dalam jangka waktu yang ditentukan.

PKP yang melaporkan ekspor fiktif atau penjualan lokal sebagai penjualan ekspor.

PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ke bukan Kawasan <!– D([“mb”,” \nBerikat yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir BC.4.0 (Pemberitahuan \nPemasukan Barang Asal Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat). \n \n22. PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak ada atau tidak sesuai \ndengan dokumen pendukung perolehan barang dan atau pembayarannya. \n \n23. PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak sama \nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN dan dilakukan secara \nberulang-ulang. \n \nLampiran 3 \n \nPeraturan Direktur Jenderal Pajak \n \nNomor PER- /PJ./2006 \n \nTanggal Agustus 2006 \n \nANALISIS RISIKO KUANTITATIF \n \nA. \nANALISIS RISIKO PROFIL UMUM (ARPU) \n \n1. \nBentuk usaha Wajib Pajak \n \nOrang Pribadi \n \nBadan \n \n2. \nBentuk permodalan Wajib Pajak \n \nTerbuka \n \nBUMN/BUMD \n \nPMA \n \nPMDN /Swasta Lainnya \n \n3. \nWajib Pajak telah beroperasi selama: \n \n 7 Tahun
\n
\n4.
\nSektor usaha Wajib Pajak
\n
\nPerdagangan
\n
\nPabrikan
\n
\nPertambangan
\n
\nLainnya, ……..
\n
\n5.
\nWajib Pajak telah menjadi PKP selama:
\n
\n 7 Tahun
\n
\n6.
\nLaporan Keuangan Wajib Pajak diaudit akuntan publik
\n
\nTidak
\n
\nYa, Nama KAP:
\n
\n7.
\nJika Ya, pendapat akuntan publik:
\n
\nWTP
\n
\nWDP
\n
\nTidak Wajar
\n
\nTidak Ada Pendapat
\n
\n8.
\nProduk Wajib Pajak dipasarkan secara:
\n
\nLokal
\n
\nEkspor
\n
\nLokal dan Ekspor
\n
\n9.
\nWajib Pajak melakukan pembelian secara:
\n
\nLokal
\n
\nImpor
\n
\nLokal dan Impor
\n
\n10.
\nPada tahun pajak sebelumnya, Wajib Pajak mengajukan restitusi sebanyak:
\n
\n1-3 kali
\n
\n4-6 kali
\n
\n7-9 kali
\n
\n10-12 kali
\n
\n11.
\nPada tahun pajak sebelumnya, Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh:
\n
\nTidak
\n
\nYa, tanggal :………..”,1] ); //–>
Berikat yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir BC.4.0 (Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat).

PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak ada atau tidak sesuai dengan dokumen pendukung perolehan barang dan atau pembayarannya.

PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN dan dilakukan secara berulang-ulang.

Analisis Risiko Kuantitatif

Analisis risiko kuantitatif mencakup (a) Analisis Risiko Profil Umum (ARPU); (b) Analisis Risiko Operasi (ARO); dan (c) Analisis Risiko Dokumen (ARDo). Masing-masing uraiannya dijelaskan berikut ini.

Analisis Risiko Profil Umum (ARPU)

Bentuk usaha Wajib Pajak

Orang Pribadi
Badan

Bentuk permodalan Wajib Pajak

Terbuka
BUMN/BUMD
PMA
PMDN /Swasta Lainnya

Wajib Pajak telah beroperasi selama:

1-3 Tahun
4-7 Tahun
• 7 Tahun

Sektor usaha Wajib Pajak

Perdagangan
Pabrikan
Pertambangan
Lainnya, ……..

Wajib Pajak telah menjadi PKP selama:

1-3 Tahun
4-7 Tahun
• 7 Tahun

Laporan Keuangan Wajib Pajak diaudit akuntan publik

Tidak
Ya, Nama KAP:

Jika Ya, pendapat akuntan publik:

WTP
WDP
Tidak Wajar
Tidak Ada Pendapat

Produk Wajib Pajak dipasarkan secara:

Lokal
Ekspor
Lokal dan Ekspor

Wajib Pajak melakukan pembelian secara:

Lokal
Impor
Lokal dan Impor

Pada tahun pajak sebelumnya, Wajib Pajak mengajukan restitusi sebanyak:

1-3 kali
4-6 kali
7-9 kali
10-12 kali

Pada tahun pajak sebelumnya, Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh:

Tidak
Ya, tanggal :………………..
Total Peredaran Usaha : ……………

Persentase koreksi PPN terutang hasil pemeriksaan sebelumnya:

10% – 25%
26% – 50%
• 50%

Analisis Risiko Operasi (ARO)

Wajib Pajak mempunyai gudang sendiri:

Tidak
Ya, alamat :………………………….atas nama :………………………
Jika tidak, cek dokumen sewa gudang

Wajib Pajak mempunyai armada angkutan sendiri

Tidak
Ya, sebutkan jenis dan jumlah unitnya
Jika tidak, cek dokumen sewa angkutan

Analisis Risiko Dokumen (ARDo)

Khusus untuk Wajib Pajak yang melakukan transaksi ekspor, Wajib Pajak memiliki dokumen ekspor (untuk setiap transaksi ekspor) sebagai berikut :

Dokumen PackingList

Ya
Tidak, karena ………………..

Dokumen Sewa Alat Angkut

Ya
Tidak, karena ………………..

Surat Jalan

Ya
Tidak, karena ………………..

Tagihan Biaya Penumpukan

Ya
Tidak, karena ………………..

Instruksi Pengiriman

Ya
Tidak, karena ………………..

PEB

Ya
Tidak, karena ………………..

Persetujuan Ekspor

Ya
Tidak, karena ………………..

Surat Persetujuan Muat dari PT. Pelindo

Ya
Tidak, karena ………………..

Master B/L

Ya
Tidak, karena ………………..

Nota Tagih PT.Pelindo

Ya
Tidak, karena ………………..

Perhitungan Skor Risiko Kuantitatif

Total Skor Risiko dihitung dengan cara menjumlahkan semua skor dari
masing-masing item risiko pada Analisis Risiko Profil Umum, Analisis Risiko
Operasi dan Analisis Risiko Dokumen, sesuai dengan Panduan Pengisian Skor
Risiko.

Total Risiko PKP eksportir

Risiko Tinggi > 4.300
Risiko Menengah 2.900 s.d. 4.300
Risiko Rendah

Total Risiko PKP selain eksportir

Risiko Tinggi > 2.600
Risiko Menengah 1.600 s.d. 2.600
Risiko Rendah

Panduan Pengisian Skor Risiko Kuantitatif

Analisis Risiko Profil Umum (ARPU)

Orang Pribadi = 250; Badan = 100

Terbuka=100; BUMN/BUMD=150; PMA=200; PMDN /Swasta Lainnya=250

7 Tahun = 100

Perdagangan = 250; Pabrikan = 100; Pertambangan = 150; Lainnya = 175

7 Tahun = 100

Tidak = 250; Ya = 100

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = 100; Wajar Dengan Pengecualian (WdP)=125; Tidak Wajar = 175; Tidak Ada Pendapat = 250

Lokal = 100; Ekspor = 250; Lokal dan Ekspor = 175

Lokal = 100; Impor = 250; Lokal dan Impor = 175

1-3 kali = 100; 4-6 kali = 125; 7-9 kali = 175; 10-12 kali = 250

Tidak = 250; Ya = 100

50% = 250

Analisis Risiko Operasi (ARO)

Tidak = 250; Ya = 100

Tidak = 250; Ya = 100

Analisis Risiko Dokumen (ARDo)

Untuk setiap jawaban ”Tidak” diberi skor 250

Untuk setiap jawaban ”Ya” diberi skor 100

Prosedur Analisis Risiko

Dalam setiap pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar, Pemeriksa harus melakukan analisis risiko baik Analisis Risiko Kualitatif maupun Analisis Risiko Kuantitatif, sebagaimana dijelaskan di atas.

Hasil analisis risiko digunakan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan berikutnya, atau ruang lingkup dan jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi pemeriksaan berikutnya.

Apabila pemeriksaan berikutnya dilakukan atas SPM PPN Lebih Bayar yang dimintakan restitusi oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu, hasil analisis risiko digunakan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan, atau ruang lingkup pemeriksaan dan jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi.

Apabila pemeriksaan berikutnya dilakukan atas SPM PPN Lebih Bayar yang kelebihan pembayaran pajaknya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, hasil analisis risiko digunakan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan.

Tingkat Risiko dapat berubah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu, tingkat risiko
dapat berubah:
Dari risiko rendah atau menengah ke risiko tinggi; atau
dari risiko tinggi ke risiko rendah atau menengah;
Untuk Pengusaha Kena Pajak selain yang melakukan kegiatan tertentu, tingkat
risiko dapat berubah:
dari risiko rendah ke risiko menengah atau ke risiko tinggi;
dari risiko menengah ke risiko tinggi;
dari risiko tinggi ke risiko menengah atau rendah; atau
dari risiko menengah ke risiko rendah.

Perubahan tingkat risiko berdampak pada pemeriksaan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

apabila pemeriksaan berikutnya dilakukan atas SPM PPN Lebih Bayar yang
dimintakan restitusi, perubahan tingkat risiko akan berdampak pada ruang
lingkup dan jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi;
apabila pemeriksaan berikutnya dilakukan atas SPM PPN Lebih Bayar yang
kelebihan pembayaran pajaknya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya,
perubahan tingkat risiko akan berdampak pada ruang lingkup pemeriksaan.

Dalam hal terjadi perubahan risiko, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberitahukan perubahan risiko tersebut kepada Pengusaha Kena Pajak, bersamaan dengan pengiriman
surat ketetapan pajak
.

BERSAMBUNG………………………...

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: