LEBIH TAHU TENTANG PAJAK XIV

ANTARA

PEMERIKSAAN PAJAK, KEBERATAN, DAN BANDING (BAGIAN XIv)

oleh Prianto Budi S. (Direktur di PT Partner Utama Konsultan)

disajikan dalam Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) IAI

pada tanggal 23 April 2007 di Graha Akuntan Jakarta

yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)



TEKNIK PEMERIKSAAN PPN & PPnBM

Tipe Pelanggaran PPN

Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus waspada atas beberapa tipe pelanggaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak (PKP) terhadap PPN dan PPnBM, antara lain :

Alamat/tempat kedudukan Wajib Pajak (PKP), alamat Pengurus palsu, tidak jelas, tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering pindah alamat.

Kegiatan Wajib Pajak (PKP) tidak ada, tidak jelas, atau tidak sesuai dengan pengukuhan.

Wajib Pajak melakukan kegiatan sebagai PKP tetapi bukan/tidak/belum dikukuhkan sebagai PKP.

Merendahkan/tidak melaporkan Pajak Keluaran atas BKP/JKP misalnya dengan cara :

Merendahkan/tidak melaporkan hasil penyerahan BKP/JKP secara lengkap.
Melaporkan ekspor yang sebenarnya adalah penjualan lokal.
Tidak memungut/menyetor PPN Keluaran atas penyerahan barang dan jasa yang sebenarnya terutang PPN.
Menunda pelaporan Pajak Keluaran.
Merendahkan harga yang tercantum dalam faktur pajak dari harga penyerahan yang sebenarnya.
Menggunakan rekening piutang pemegang saham sebagai penerimaan dan penjualan.
Membuat retur penjualan fiktif.
Tidak melaporkan pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas BKP/JKP.
Melakukan ekspor fiktif (nama,alamat, NPWP dan nilai barang fiktif).
Tidak menunjukan/meminjamkan seluruh Rekening Koran yang menampung seluruh hasil penjualan BKP/JKP.

Meningkatkan Pajak Masukan dengan cara :

Meninggikan harga pembelian impor maupun lokal.
Mengkreditkan Pajak Masukan dari pembelian barang-barang yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan faktur pajak masukan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 8 UU nomor 18 Tahun 2000.
Meninggikan harga yang tercantum dalam faktur pajak dari harga beli yang sebenarnya.
Melaporkan pembelian barang dari non PKP menjadi pembelian dari PKP atau dengan cara mendapatkan faktur pajak masukan yang tidak diklakukan dalam transaksi perolehan BKP/JKP.
Mengkreditkan Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (9) UU No. 18 Tahun 2000;
Mengkreditkan faktur pajak Masukan lebih dari satu kali.
Mengkreditkan faktur apajak bermasalah, misalnya dalam usaha ekspor-impor dan perdagangan.
Mengkreditkan faktur pajak dari Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP.
Mengkreditkan Pajak Masukan atas barang2 modal dimana Pajak Masukan dimaksud (pada sisi lain) juga diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga perolehan (costs) harta yang disusutkan dan/atau mengkrediktkan Pajak Masukan dimana Pajak Masukan dimaksud juga diperhitungkan seabagai salah satu komponen biaya (ekspenses) yang dibebankan pada periode terjadinya.
Mencatat pembelian dari Pengusaha bukan PKP dan atas pembelian tersebut faktur pajak Masukannya bermasalah.
Tidak melaporkan retur pembelian dalam SPT Masa PPN.
Melakulkan penyerahan barang impor ilegal dengan memungut PPN, dan mengkreditkan faktur Pajak Masukan bermasalah.
Mencari faktur Pajak Keluaran dari PKP penjual (misalnya sektor perdagangan) atas transaksi yang dilakukan yang seharusnya tidak terutang PPN.
Mengkreditkan PPN Impor yang dilakukan oleh Importir atas barnang indent yang hanya mendapatkan fee seolah-olah barang impor tersebuk milik importir sendiri.

Melakukan kesalahan akuntansi atau rekayasa pembukuan.

Mengkreditkan Pajak Masukan dari PKP fiktif atau Pengusaha Penerbit Faktur Pajak bermasalah.

Mencermati faktur Pajak Masukan yang cacat.

Sesuai dengan hakekat PPN yaitu Pajak atas nilai tambah, selama pengusaha masih membukukan adanya nilai tambah, pengembalian pajak hanya dapat terjadi dalam beberap hal seperti :

Penjualan ekspor;

Penyerahan kepada Pengusaha di Kawasan Berikat;

Pengusaha menghasilkan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya mencatat fasilitas PPN yang terutang tidak diungut;

Penyerahan kepada Pemungut PPN;

Penumpukan Persediaan;

Peruisahaan pada masa awal operasi.

Persiapan Pemeriksaan

Mempelajari berkas PKP dan berkas data yang ada di KPP.

Melakukan analisis terhadap SPT Masa PPN dengan Setoran Masa PPh Badan, PPh Pasal 21, untuk mendapatkan gambaran kegiatan perusahaan dan kewajaran setoran masa PPh Badan, dan indikasi adanya penyimpangan di dalam penerbitan faktu pajak.

Melakukan konfirmasi atas kebenaran Faktur Pajak Masukan sebagai berikut :

untuk Pajak Masukan yang dilaporkan kepada SPT Masa PPN sebelum Masa Pajak Januari 2000 dengan dasar Pengenaan Pajak Rp.20 juta lebih.

untuk Pajak Masukan yang dilaporkan Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2000 dan seterusnya menggunakan konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.

bila dianggap perlu dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.

Melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Setoran Pajak (SSP) PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan ssebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.7/1997 tanggal 24 Desember 1997 dalam hal SSP lembar ke-2 tidak dijumpai dalam berkas Wajib Pajak.

Waspadai jawaban konfirmasi yang menyatakan jawaban “Tidak ada” berubah menjadi “ada”.

Membuat jadual persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian pemeriksaan.

Prosedur Pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini adalah prosedur pemeriksaan yang perlu dilaksanakan dalam setiap pelaksaan Pemeriksaan Sederhana PPN dan PPnBM.

Prosedur Pemeriksaan Pembelian

Lakukan analisis mengenai arus barang, arus uang, dan arus utang dagang.

Lakukan pengecekan atas kebenaran transaksi pembelian :

pelajari kebijaksanaan dan prosedur mengenai pembelian, retur pembelian dan sebagainya,
dalam hal transaksi pembelian dilakukan dengan pihak-pihak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut Undang-undang PPN), periksa dasr penetapan harga belinya dan volume transaksi selama masa yang diperiksa.

Lakukan pengujian atas transaksi pembelian :

Bandingkan faktur pembelian mengenai kuantumnya, harga satuan, dengan dokumen pendukungnya, antara lain :
LaporanPenerimaan Barang.
Bukti Pengiriman untuk pemgembalian barang yang diretur.
Faktur Pajak yang bersangkutan.
Nota Retur yang bersangkutan.
Surat jalan barang.
Pesanan pembelian.
Dokumen non finansial yang terkait.
Dokumen pelunasan/pembayaran.
Teliti syarat-syarat pembelian yang mengikat dengan pembebanan biaya-biaya dan pembayaran yang terkait;
Teliti kebenaran jumlah pada faktur pembelian dan debet nota, termsuk penghitungan PPn-nya serta cocokkan dengan faktur pajaknya;
Trasir pencatatan unutk transaksi pembelian dan retur pembelian ke buku Kas/Bank, pembelian, retur pembelian, dan buku atau kartu utang dagang.

Teliti pembelian yang sudah dibukukan dalam Buku Pembelian/ Buku Kas/Bank tetapi barangnya belum diterima.

Dalam hal transaksi importir teliti dokumen impor misalnya PIB, L/C, B/L, Price, Invoice, biaya-biaya bongkar muat dan atau dokumen-dokumen jasa EMKL/EMKU untuk menguji kebenaran perngkreditan Pajak Masukan dari transaksi importir.

Prosedur Pemeriksaan Penjualan

Lakukan pengujian kaitan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan Buku Penjualan, Buku Retur Penjualan, Nota Retur, Buku Piutang Dagang, Buku Kas/Bank dan buku penerimaan uang muka dengan menggunakan metode pengujian arus uang, arus piutang dagang dan pengujian arus barang.

Dalam hal transaksi penjualan dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang PPN, periksa dasar penetapan harga jualnya dan tentukan kewajarannya.

Lakukan penelaan analitis untuk peredaran usaha dengn menggunakan metode :

pengujian harga satuan
pengujian kewajaran peredaran dengan menggunkan pendekatan kapasitas produksi dan rendemen
pengujian perputaran persediaan
pengujian margin sebagai indikator nilai tambah
pengujian trend atau siklikal apabila ada pelonjakan peredaran dan penerbitan faktur pajak.

Yakinkan bahwa peredaran usaha selama masa yang diperiksa telah dicatat secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mempelajari kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian, surat-menyurat yang berkenaan dengan kebijakan dan prosedur mengenai penjualan, retur penjualan, potongn penjualan pemberian kredit, dan sebagainya.

Periksa retur penjualan ke bukti pengembalian barang, tanda terima barang nota retur, dan pencatatannya ke dalam buku atau kartu piutang dagang/buku atau kartu persediaan.

Periksa potongan penjualan dengan bukti-bukti pendukungnya (bukti intern/ekstern), dan catat pemberian potongan yang tidak disesuai dengan kebijaksanaan pemberian potongan yang telah ditentukan.

Jika dipandang perlu, untuk transaksi penjualan yang signifikan lakukan konfirmasi dengan pihak pembeli (jika Wajib Pajak tersebut diperiksa oleh tim lain lakukan donfirmasi dengan tim lain tersebut).

Periksa faktur penjualan atau debet nota berdasarkan nomor urutnya untuk melihat ada tidaknya penjualan yang tidak dilaporkan/dibuat faktur pajak.

Dalam hal transaksi ekspor teliti dokumen ekspor misalnya PEB, L/C, B/L, Price List, Packing List, Dokumen Surveyor, Surat Sertifikasi dari Deperindag/Dep. Kehutanan, Nota Kredit dari Bank atau Bukti Pembayaran lainnya, Invoice, Kontrak Penjualan, Kuota, biaya muat dan atau dokumen-dokumen jasa EMKL/EMKU untuk menguji kebenaran transaksi ekspor.

BERSAMBUNG………………………..

.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: