LEBIH TAHU TENTANG PAJAK XIII

ANTARA

PEMERIKSAAN PAJAK, KEBERATAN, DAN BANDING (BAGIAN XIII)

oleh Prianto Budi S. (Direktur di PT Partner Utama Konsultan)

disajikan dalam Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) IAI

pada tanggal 23 April 2007 di Graha Akuntan Jakarta

yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)



A. Teknik Pemeriksaan PPh Pasal 21

1. Peroleh dan lakukan analisis gambaran umum perusahaan pemotong pajak

2. Nilai dan analisis angka-angka SPT PPh Pasal 21

a. Menilai SPT

1) Kebenaran formal
2) Kelengkapan SPT

b. Analisis angka-angka SPT

1) Bandingkan formulir 1721-A tahun yang diperiksa dengan tahun sebelumnya
2) Analisis status keluarga dari masing-masing karyawan
3) Lakukan tes perhitungan PPh Pasal 21 terutang secara sampling
4) Pelajari laporan pemeriksaan pajak PPh Pasal 21 tahun sebelumnya, jika ada
5) Bandingkan item formulir 1721-A1 tahun yang diperiksa dengan tahun-tahun sebelumnya
6) Analisis bukti potong PPh Pasal 21
7) Bandingkan gaji/upah/tunjangan lainnya yang dicantumkan dalam formulir 1721-A1 dengan jumlah gaji/upah/tunjangan lainnya pada Laporan Laba Rugi
8) Lakukan analisis prosentasi gaji/upah/tunjangan lainnya terhadap penjualan/harga pokok penjualan/biaya administrasi dan umum (secara horizontal dan vertikal) bila unsur biaya tenaga kerja merupakan faktor dominan, khususnya untuk perusahaan jasa.

c. Pelajari dan analisis data dan informasi lainnya, seperti peraturan penggajian

d. Buat ikhtisar dan kesimpulan

B. Teknik Pemeriksaan PPh Pasal 23

1. Teknik Penentuan Saat Terutang Pajak

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 menjelaskan bahwa pemotongan PPh oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Sementara itu, penjelasan Pasal 8 ini memberikan informasi tambahan sbb.:

a. Ketentuan di atas mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU PPh yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan.

b. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada

1) saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa),
2) saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen),
3) saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau
4) saat tertentu lainnya.

c. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut PPh.

d. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan.

e. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran.

Mencermati ketentuan di atas, sedikit terdapat kontradiksi antara isi pasal dan memori penjelasan. Butir 5 di atas masih memungkinkan wajib pajak melakukan pemotongan PPh pada saat terjadi pembayaran meskipun pengakuan biayanya telah dilakukan sebelumnya. Di dalam praktik, seringkali dijumpai pemeriksa pajak menggunakan metode mana yang lebih dulu antara pengakuan biaya dan pembayaran.

2. Teknik Ekualisasi Objek Pajak dengan Saldo Biaya di Laporan Laba Rugi

Teknik ini menandingkan objek pajak yang dicatat di buku besar (lihat kolom pemeriksa pada tabel di bawah ini) dengan objek pajak yang telah dilaporkan wajib pajak dalam SPT Masa PPh Pasal 23 untuk masa Januari-Desember (lihat kolom wajib pajak).

Kode Akun

Nama Akun Biaya

Ref

Wajib Pajak

Pemeriksa

Koreksi

OBJEK PAJAK

51012101

Perawatan & Perbaikan Komputer

21.987.000

21.987.000

51012102

Jasa Perawatan Alat Kantor & Gedung

P23-1

315.420.000

315.420.000

51012201

Telepon & Internet

49.440.000

49.440.000

51012202

Printing & Stationery

42.000.000

42.000.000

51012203

Sewa Furnitur

40.800.000

40.800.000

51012204

Sewa Crane

37.200.000

37.200.000

51012205

Jasa Pengurusan Dokumen

21.000.000

21.000.000

51012206

Keamanan Kantor

72.000.000

72.000.000

51012207

Katering

54.000.000

54.000.000

51012208

Kebersihan

40.800.000

40.800.000

51012301

Iklan & Promosi

P23-2

187.146.955

187.146.955

51012302

Komisi Penjualan

P23-3

150.000.000

150.000.000

51012303

Packaging & Pengiriman

36.000.000

36.000.000

51012304

Sewa Kendaraan

96.000.000

96.000.000

51012401

Rekrutmen dan Pelatihan

29.000.000

29.000.000

51012402

Sewa Container

P23-4

150.000.000

150.000.000

51012403

Legal

87.500.000

87.500.000

51012404

Audit

45.000.000

45.000.000

51012405

Sub Kontrak Tenaga Kerja

30.000.000

30.000.000

51012406

Konsultan

44.000.000

44.000.000

51012407

Royalti

235.000.000

235.000.000

Objek Pajak menurut SPT

1.175.500.000

0

(1.175.500.000)

Jumlah Objek Pajak

1.175.500.000

1.784.293.955

608.793.955

PAJAK TERUTANG

Tarif 1,5%

1.062.000

1.422.000

360.000

Tarif 2%

3.960.000

6.120.000

2.160.000

Tarif 3%

1.760.000

1.760.000

0

Tarif 6%

12.037.500

42.142.228

30.104.728

Tarif 7,5%

4.752.000

16.200.000

11.448.000

Tarif 15%

30.000.000

35.250.000

5.250.000

Jumlah Pajak Terutang

53.571.500

102.894.228

49.322.728

PAJAK TELAH DISETOR

53.571.500

53.571.500

0

PAJAK KURANG (LEBIH) BAYAR

0

49.322.728

49.322.728

Pendekatan yang dilakukan pemeriksa biasanya didasarkan pada account base seperti terlihat di atas. Selanjutnya, pemeriksa menyerahkan temuan sementara di atas ke wajib pajak untuk dilakukan “pembuktian terbalik”. Artinya, jika wajib pajak tidak dapat membuktikan objek pajak menurut pemeriksa, dianggap bahwa angka menurut pemeriksa tersebut akan menjadi dasar penerbitan SKPKB.

Untuk membantah temuan pajak sesuai kertas kerja pemeriksaan (KKP) di atas, wajib pajak harus melakukan pendekatan sbb.:

a. merinci seluruh transaksi yang tergabung dalam akun-akun di atas.

b. merinci bukti potong berdasarkan jenis jasa dan vendor, lalu mengaitkan dengan journal voucher yang menjadi dasar pencatatan transaksi di buku besar.

c. me-match-kan setiap transaksi yang dicatat di akun-akun di atas dengan bukti potong yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 23. Karena itu, untuk mempermudah proses “pembuktian terbalik”, wajib pajak perlu memberikan kode transaksi tertentu pada bukti potong atau sebaliknya membubuhkan kode bukti potong di dalam detail GL.

3. Teknik Pemisahan antara Material dan Jasa dalam Invoicing

Beberapa ketentuan tambahan yang diatur dalam Per-178/PJ./2006 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.

b. Jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan bruto yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja. Apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, pemotongan pajak akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Dengan mengacu pada ketentuan serta tabel ilustrasi KKP PPh Pasal 23 di atas, wajib pajak perlu merinci juga transaksi-transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23 dan menggabungkan jasa dan material di dalam buku besarnya. Untuk mendukung argumentasi, wajib pajak perlu menyiapkan bukti pendukung terkait seperti kontrak atau pun invoice.

4. Teknik Ekualisasi Objek Pajak dengan Faktur Pajak Masukan

Teknik ini menggunakan pendekatan faktur pajak masukan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT Masa PPN Januari-Desember. Selanjutnya, pemeriksa pajak menerapkan tarif PPh dan menghitung pajak terutang. Bagaimanapun juga, secara umum jumlah objek PPh Pasal 23 identik dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) untuk PPN. Meskipun transaksinya dalam mata uang asing, total DPP untuk PPh Pasal 23 dan PPN tetap sama.

No.

Nama Penerima Penghasilan

NPWP

No Seri FP/Masa Pajak

No Urut FP / No. Bkti Potong

Tgl Bkt Ptg /Tgl FP

Jumlah Objek (Rp)

Tarif Pajak

PPh Terutang

A.

JASA KATERING

1.

Objek pajak & pajak terutang menurut pemeriksa

a.

PT Senang Wareg

01.000.221.1-231.001

010.001.07

00000432

01-Feb-07

15.000.000

1,5%

225.000

b.

PT Senang Wareg

01.000.131.1-721.001

010.001.07

00000432

01-Mei-07

15.000.000

1,5%

225.000

c.

PT Senang Wareg

01.000.131.1-721.001

010.001.07

00000432

01-Agust-07

16.000.000

1,5%

240.000

d.

PT Senang Wareg

01.000.131.1-721.001

010.001.07

00000432

01-Okt-07

8.000.000

1,5%

120.000

Jumlah objek & pajak terutang menurut pemeriksa

54.000.000

810.000

2.

Jumlah objek pajak & pajak yg telah dipotong/disetor menurut WP

30.000.000

450.000

3.

Jumlah koreksi pajak – jasa katering

24.000.000

360.000

B.

JASA KEBERSIHAN

1.

Objek pajak & pajak terutang menurut pemeriksa

a.

PT KIN CLONG

02.107.725.0-222.000

010.000.07

00000543

11-Mei-07

15.000.000

1,5%

225.000

b.

PT KIN CLONG

02.107.725.0-222.000

010.000.07

00000723

10-Agust-07

15.000.000

1,5%

225.000

c.

PT KIN CLONG

02.107.725.0-222.000

010.000.07

00000861

30-Nop-07

10.800.000

1,5%

162.000

Jumlah objek & pajak terutang menurut pemeriksa

40.800.000

612.000

2.

Jumlah objek pajak & pajak yg telah dipotong/disetor menurut WP

40.800.000

612.000

3.

Jumlah koreksi pajak – jasa kebersihan

0

Untuk bisa memberi argumentasi kepada pemeriksa pajak, wajib pajak pun harus melakukan hal yang sama. Artinya, wajib pajak harus me-match-kan temuan dalam tabel di atas ke dalam transaksi di buku besar. Di dalam praktik selisih itu terjadi karena memang belum ada pemotongan oleh pihak pembayar. Selain itu, pihak pembayar kadang kala melakukan pemotongan dan pelaporan pada saat pembayaran yang nota bene berbeda dengan masa pengkreditan pajak masukan.

C. Teknik Pemeriksaan PPh Pasal 26, PPh Pasal 4(2), dan PPh Pasal 15

Secara umum, teknik pemeriksaan PPh Pasal 26, PPh Pasal 4(2), dan PPh Pasal 15 tidak berbeda dengan PPh Pasal 23. Yang membedakan hanya terletak pada jenis objek dan akun-akun di buku besar.

BERSAMBUNG………………………..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: