LEBIH TAHU TENTANG PAJAK XI

ANTARA

PEMERIKSAAN PAJAK, KEBERATAN, DAN BANDING (BAGIAN XI)

oleh Prianto Budi S. (Direktur di PT Partner Utama Konsultan)

disajikan dalam Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) IAI

pada tanggal 23 April 2007 di Graha Akuntan Jakarta

yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)



TEKNIK PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN

A. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan

Wajib pajak menyusun SPT PPh Badan berdasarkan laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi baik yang diaudit atau tidak diaudit oleh kantor akuntan publik, seperti terlihat dalam skema di bawah ini.

Dalam pemeriksaan pajak, proses yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan adalah:

1. melakukan trace back, yaitu angka-angka yang ada di SPT PPh Badan ditelusur balik ke laporan keuangan komersial, baik audited maupun audited.

2. mem-breakdown angka-angka di laporan keuangan ke dalam angka-angka yang tercantum di buku besar.

3. menyusun kembali cara penghitungan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak

4. mengelompokkan akun-akun di buku besar sesuai dengan objek PPh yang sesuai

5. melakukan pengujian dan penelusuran akun secara detil per transaksi

Nama akun

Kode Akun

Ref

LR Komersial

Koreksi Fiskal

SPT/Wajib Pajak

Pemeriksa

Koreksi

PPh Badan

A

§ Peredaran usaha

A.1

§ Harga pokok penjualan

A.2

§ Laba bruto usaha

§ Biaya usaha

A.3

§ Laba usaha

§ Penghasilan dari luar usaha

A.4

§ Penghasilan neto

§ Kompensasi Rugi

A.5

§ Penghasilan kena pajak

§ PPh Badan

A.6

§ Kredit pajak

A.7

§ PPh kurang (lebih) bayar

§ Sanksi administrasi

§ PPh masih harus (lebih) dibayar

PPh Pasal 21

B

§ Objek pajak

B.1

§ PPh terutang

B.2

§ Kredit pajak

B.3

§ PPh kurang (lebih) bayar

§ Sanksi administrasi

B.4

§ PPh masih harus (lebih) dibayar

PPh Pasal 23

C

§ Objek pajak

C.1

§ PPh terutang

C.2

§ Kredit pajak

C.3

§ PPh kurang (lebih) bayar

§ Sanksi administrasi

C.4

§ PPh masih harus (lebih) dibayar

PPh Pasal 26

D

§ Objek pajak

D.1

§ PPh terutang

D.2

§ Kredit pajak

D.3

§ PPh kurang (lebih) bayar

§ Sanksi administrasi

D.4

§ PPh masih harus (lebih) dibayar

PPh Pasal 4(2)

E

§ Objek pajak

E.1

§ PPh terutang

E.2

§ Kredit pajak

E.3

§ PPh kurang (lebih) bayar

§ Sanksi administrasi

E.4

§ PPh masih harus (lebih) dibayar

PPh Pasal 15

F

§ Objek pajak

F.1

§ PPh terutang

F.2

§ Kredit pajak

F.3

§ PPh kurang (lebih) bayar

§ Sanksi administrasi

F.4

§ PPh masih harus (lebih) dibayar

BERSAMBUNG………………………..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: