LEBIH TAHU TENTANG PAJAK I

ANTARA

PEMERIKSAAN PAJAK, KEBERATAN, DAN BANDING (BAGIAN I)

oleh Prianto Budi S. (Direktur di PT Partner Utama Konsultan)

disajikan dalam Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) IAI

pada tanggal 23 April 2007 di Graha Akuntan Jakarta

yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)



SEKILAS PEMERIKSAAN PAJAK

A. Pengantar

“Wajib Pajak bakal sering kedatangan pemeriksa pajak menyusul rencana Dirjen Pajak Darmin Nasution melipatgandakan cakupan pemeriksaan pajak (audit coverage ratio)”. Demikian tulisan kalimat pertama di surat kabar Bisnis Indonesia tertanggal 13 November 2006 yang menyajikan artikel tentang pemeriksaan seperti terlihat berikut ini.

Audit Pajak Dilipatgandakan

Wajib Pajak bakal lebih sering kedatangan pemeriksa pajak menyusul rencana Dirjen Pajak Darmin Nasution melipatgandakan cakupan pemeriksaan pajak (audit coverage ratio).

Selama ini, tingkat cakupan pemeriksaan hanya sekitar 1,2% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Ke depan, rasio tersebut akan ditingkatkan menjadi 5%. Namun, tidak disebutkan kapan audit coverage ratio 5% itu akan dijalankan.

“Untuk, meningkatkan audit coverage ratio dan mencapai rasio 5%, selain menambah tenaga fungsional pemeriksa juga akan ditata ulang kebijakan pemeriksaan yang lebih menekankan pada kriteria seleksi dengan lebih memperhatikan jenis industri dan tingkat risiko,” ungkap Darmin.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-19/PJ./2006 tentang Penataan ulang fungsi pemeriksaan pajak yang diperoleh Bisnis akhir pekan lalu.

Dengan asumsi jumlah wajib pajak terdaftar 3,6 juta maka setiap tahunnya jumlah pemeriksaan akan digenjot menjadi 180.000 kegiatan. Selama ini, rata-rata pemeriksaan per tahun sekitar 70.000, dengan lebih dari 70% di antaranya merupakan pemeriksaan sederhana dan sisanya pemeriksaan lengkap, (lihat tabel berikut)

2003 2004

– Pemeriksaan lengkap 15.871 19.944

– Pemeriksaan sederhana 56.705 47.548

– Total 72.576 67.492

Dalam SE tersebut dinyatakan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UP3) akan dilaksanakan sepenuhnya oleh tenaga fungsional pemeriksa pajak. Dengan demikian, tenaga strutural yang selama ini juga ikut melakukan pemeriksaan pajak akan ditiadakan.

“Kantor Pelayanan Pajak [KPP] diberi waktu enam bulan untuk mengalihkan pemeriksaan yang selama ini dilakukan tenaga struktural kepada tenaga fungsional pemeriksaan.”

Namun, tidak ada jaminan bahwa tambahan tenaga fungsional pemeriksa itu dapat ditempatkan di KPP dalam waktu enam bulan ke depan. Sebab seperti tertulis dalam SE itu, Dirjen Pajak baru berencana melakukan penerimaan pegawai dalam waktu dekat untuk dididik menjadi tenaga fungsional pemeriksa pajak.

“Saya khawatir akan terjadi kesenjangan, di mana tenaga struktural sudah dilarang melakukan pemeriksaan tapi tambahan tenaga fungsional belum datang. Ini akan membuat efektivitas pengawasan turun,” ujar seorang kepala KPP di Jakarta kepada Bisnis, kemarin.

Darmin menjelaskan untuk meningkat kualitas pemeriksaan, akan diterbitkan pedoman pemeriksaan dan pedoman teknis pemeriksaan yang diperbarui. Selain itu, Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak juga akan mengkaji kembali mekanisme penelaahan hasil pemeriksaan yang selama ini ditangani kantor pusat.

B. Tujuan & Latar Belakang Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak yang dilakukan sekarang ini masih mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 dan 123/PMK.03/2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan pajak hanya ada dua, namun faktor yang melatarbelakanginya bisa bermacam-macam. Tabel berikut ini menggambarkan pembagian faktor yang melatarbelakangi bila dikaitkan dengan tujuan pemeriksaan pajak.

Tujuan Pemeriksaan

Latar Belakang Pemeriksaan

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP

  • SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  • SPT Tahunan PPh menunjukan rugi;
  • SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  • SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak;
  • ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian SPT sesuai waktu yang telah ditetapkan tidak dipenuhi

Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

  • pemberian NPWP secara jabatan;
  • penghapusan NPWP;
  • pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  • WP mengajukan keberatan;
  • Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  • pencocokan data dan atau alat keterangan;
  • penentuan WP berlokasi di daerah terpencil;
  • penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  • pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain yang telah disebutkan di atas

Bila dilihat faktor terakhir yang melatarbelakangi pemeriksaan pajak dari setiap tujuan di atas, dimungkinkan sekali bahwa dengan alasan apa pun pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh petugas pajak. Untuk menguji kepatuhan, pemeriksa pajak dapat menggunakan dalih ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian SPT tidak dipenuhi. Sementara itu, untuk tujuan lain, pemeriksa dapat menggunakan alasan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BERSAMBUNG………………………..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: